Gagasan

Sampai Kapan “Perang” TNI – POLRI?

By 28 Nov 2019Februari 19th, 2020Tidak ada komentar
Luhut-TNI Polri
#LuhutPandjaitan #LBP

LBP-Bentrokan antara oknum TNI-Polri akan terus terjadi bila tidak ada upaya menyelesaikan secara tuntas persoalan ini. Saya ingat Brimob dan TNI pernah “bertempur” hebat di Binjai, Sumatera Utara. Puluhan personil TNI dari Yonif Lintas Udara 100 menyerang markas Brimob di Tanah Tinggi. Lalu lintas antara Medan dengan Binjai terputus dua hari hingga konflik diselesaikan. Dampaknya, seluruh anggota Yonif Linud 100 dipindahkan ke berbagai satuan lain dan batalyonnya yang sebenarnya cukup punya reputasi baik akhirnya diganti menjadi Yonif 100/Raider.

Kemudian juga Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, juga pernah diserbu sejumlah anggota TNI. Dan beberapa perseteruan TNI dan Polri lainnya yang sudah bertahun-tahun terjadi. Kini kejadian yang tidak pantas terulang lagi di Batam. Saya katakan terulang lagi karena bentrokan sejenis terjadi antara satuan TNI yang sama dengan polisi.

Kenapa ini terjadi? Ada beberapa sebab menurut saya; Pertama, pemisahan antara fungsi pertahanan dan keamanan. Dalam sejarah politik kita, ini dipisahkan dalam proses awal reformasi oleh para politisi pada waktu itu, bahwa semua masalah keamanan hanya tugas polisi dan pertahanan menjadi tugas TNI. Padahal sebenarnya, soal pertahanan dan keamanan mirip dua sisi dari satu mata uang. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Tetapi saya sadar bahwa pada waktu itu masyarakat, termasuk para politisi kita, sangatlah trauma soal Dwi Fungsi ABRI dan ingin mengubur soal itu dengan cara yang kemudian dampaknya sekarang justru tidak seperti yang diinginkan.

Baca juga:  Semangat Melawan Corona

Sebagai contoh adalah proses pengamanan di wilayah Papua. Karena itu masuk wilayah “keamanan” maka dianggap sepenuhnya kewenangan Polri yang mengambil tanggungjawab semua masalah. Gerakan separatis yang mengacau keamanan di daerah pegunungan tengah di Papua menggunakan kekerasan bersenjata, melakukan penghadangan dengan jumlah personil yang cukup besar. Mereka sebenarnya sudah tidak dikategorikan sebagai kelompok “perampok” tetapi kelompok separatis bersenjata. Sebenarnya itu menjadi tanggungjawab militer atau TNI karena mereka memang dilatih untuk mampu menghadapi ancaman demikian.

Tetapi karena kerap terjadi persinggungan ketika ada penghadangan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana sesuai SOP, maka polisi harus memasang police line di tempat itu, mengambil bukti-bukti dan mentaati semua prosedur yang berlaku dalam kasus kriminal. Ketika semua langkah ini sedang berlangsung, pihak penghadang sudah pergi jauh dan menghilang di gunung yang berhutan lebat. Sebenarnya, sering dikirim pasukan Brimob untuk melakukan pengejaran, yang sebenarnya tidak dilatih untuk menghadapi kelompok berkemampuan militer.

Menurut saya ini perlu diluruskan, langkah strategis yang harus dilakukan yaitu mengkaji kembali peran dan tugas TNI-Polri. Pemerintah harus menyesuaikan Undang-undang yang ada, di mana peran dan fungsi  TNI dan Polri diperbaiki. Jangan lagi dipisahkan secara dikatomis antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan. Kita ambil contoh penanganan teroris di dalam negeri tidak semata-mata menjadi tugas polisi sendiri. Di Amerika Serikat, dalam konteks operasi khusus demikian, banyak unsur non-polisi yang dilibatkan.

Baca juga:  Melawan Covid-19 dengan Kebijakan yang Tepat

Kedua, rentetan bentrokan ini ujung-ujungnya terkait pada kesejahteraan. Hemat saya TNI dan Polri harus ditingkatkan remunerasi sehingga mereka juga bisa hidup layak di atas gaji yang mereka terima secara resmi sekarang. Soal kesejahteraan ini harus jujur dikatakan karena kenyataan sekarang menunjukkan “kesejahteraan” anggota Polri jauh lebih baik bukan karena sistem penggajian yang baik, tetapi ada “pendapatan lain” yang dimungkinkan didapat karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat. Sementara itu para prajurit TNI sejak reformasi tidak mendapatkan keistimewaan seperti di masa lampau.

Eksesnya yang menurut pandangan saya menjadi akar dari berbagai persinggungan atau bentrok antara dua institusi negara itu. Misalnya di Freeport juga terjadi persinggungan antara TNI dan Polri karena menyangkut unsur “rezeki” juga. Hal-hal ini harus berani diakui, dan kemudian perlu diatur.

Ketiga, menghidupkan kembali format akademi kemiliteran model Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata RI). Dengan sejumlah penyesuaian beberapa kekurangannya, terbukti adanya akademi bersama itu menyebabkan solidnya hubungan antar-perwira berbagai matra yang ada, bila ada sedikit beda, dengan mudah para perwiranya bisa saling berkomunikasi karena mereka saling kenal selama pendidikan.

Terakhir, adalah keteladanan. Pimpinan TNI dan Polri harus mampu memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya. Sekarang kita lihat banyak pimpinan yang kurang memberikan teladan yang dapat dicontoh bawahannya. Saya ingat 10 atau 15 tahun lalu, prajurit-prajurit melihat pimpinannya terjun di daerah operasi memberikan contoh dengan pimpinan lapangan. Cara-cara itu sangat dihormati oleh para prajurit.

Baca juga:  Solidaritas Kemanusiaan Mempererat Persahabatan Antar Negara di Dunia

Sekarang eranya mungkin berbeda, dengan kehadiran sosial media yang begitu transparan maka prajurit yang berada di pelosok paling jauh pun bisa mengetahui apa yang dilakukan pimpinannya yang tertinggi. Kita dihadapkan dengan perkembangan sosial media sekarang, yang bisa mengubah cara berpikir dan bertindak manusia ke depan.

Satu faktor penting adalah tidak ada lagi daerah operasi militer yang cukup intens, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan berbeda dengan hubungan pada waktu lalu di mana mereka harus intens berkomunikasi dan berdialog karena berada di medan operasi. Di sini lagi-lagi menunjukkan bahwa contoh yang baik kepada bawahan adalah soal keteladanan juga.

Cara penyelesaian berbagai kasus bentrokan TNI dan Polri selama ini hanya bersifat “seremonial” belaka. Eloknya, penyelesaian harus menyangkut substansi yang menjadi masalah. Bukan dengan cara: menyelidiki penyebabnya (yang sebenarnya sudah jelas), menghukum prajurit yang terlibat perkelahian dan kemudian ditutup dengan “olahraga bersama” atau “dangdut bersama”. Cara di atas cuma berusia pendek dan bukan jaminan selesainya permasalahan secara mendasar dan permanen seperti diinginkan oleh Presiden Jokowi.

Indonesia adalah bangsa besar. TNI dan Polri harus hebat agar Indonesia semakin kuat, dan disegani negara-negara lain.

Terkait

Author Tim Media LBP

More posts by Tim Media LBP
Made with passion by Vicky Ezra Imanuel