Gagasan

Meningkatkan Nilai Tambah Komponen Dalam Negeri Di Sektor Migas.

Dibaca: 31 Oleh 14 Sep 2020Tidak ada komentar
Peningkatan Nilai Tambah Produk Indonesia Lewat
#LuhutPandjaitan #LBP

Setelah membaca hasil survei yang dilakukan oleh beberapa Lembaga riset internasional terkait perubahan dunia pasca COVID-19, saya berpendapat bahwa ada kecenderungan peningkatan rasa kebangsaan yang cukup signifikan. Jika tadinya orang-orang di seluruh dunia bicara tentang globalisasi, mungkin setelah pandemi ini, kita sudah bicara deglobalisasi. COVID-19 memberikan pengalaman baru bagi Indonesia agar menjadi lebih mandiri, hal ini saya kira di dorong oleh kecenderungan seluruh negara untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu. Atas dasar fakta tersebut, maka fokus kebijakan pemerintah di masa pandemi ini, terutama di sektor ekonomi adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang menjadi penggerak utama perekonomian negara. Karenanya, kemarin saya bersama K/L terkait duduk bersama untuk berkoordinasi mengenai Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Sektor Migas.

Sebagai Ketua Tim P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), saya perlu menjelaskan kepada publik bahwa sesuai PP 29 Tahun 2018, memang sudah ada aturan mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh seluruh K/L di Indonesia. Namun sejak dua tahun program ini dijalankan, belum ada progress yang signifikan. Saya rasa inilah saatnya kita dorong bersama-sama, saya tegas sampaikan di forum rapat koordinasi agar tidak ada lagi yang punya kepentingan kanan-kiri. Dan juga dalam penerapannya harus dimaksimalkan lewat seperangkat aturan guna memberikan efek jera, seperti memberikan sanksi administratif bahkan bila perlu yang lebih tegas misalnya pergeseran jabatan. Dimana secara spesifik saya meminta khususnya kepada Pertamina untuk bisa lebih banyak menggunakan TKDN. Untuk itulah saya sampaikan kepada Menteri ESDM dan Menperin untuk menjelaskan tentang pelaksanaan P3DN di sektor migas, yang pemanfaatannya diatas 50% dan dibawah 50%. Saya juga berpesan kepada Pertamina agar sejak awal dimulai tahap perencanaan bisa mengikutkan BPPT, guna memastikan apa saja produk yang bisa digunakan dari produk TKDN. Agar kedepannya BPPT bisa juga melihat langsung perusahaan dalam negeri mana saja yang dapat melakukan pengadaan.

Saya ingin UMKM bisa berkontribusi lebih dalam pembuatan komponen dasar dalam negeri seperti pembuatan ball valve dan komponen kecil lainnya yang telah tersertifikasi untuk memenuhi TKDN. Mengingat total produk yang memiliki sertifikat TKDN di Indonesia baru 9565 produk dan jumlah ini saya rasa masih sangat sedikit sekali untuk ukuran negara sebesar Indonesia. Karenanya, saya berpesan kepada seluruh K/L untuk melanjutkan pembicaraan terkait TKDN ini dalam waktu 3 minggu lagi dalam rangka mengevaluasi kebijakan penerapan TKDN untuk Kementerian dan Lembaga Negara secara khusus. Sehingga kita bisa membajak momentum krisis pandemi ini untuk memperbaiki beberapa kekurangan di sektor-sektor tertentu, terutama yang menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kedepan, Pemerintah berjanji akan terus bekerja memaksimalkan semua sektor demi kepentingan bangsa dan memberikan keterbukaan informasi yang ditunjang oleh kelengkapan data dan fakta yang bisa dipertanggung jawabkan, bukan sekedar tuduhan tak berdasar.Di akhir saya berharap agar penerapan TKDN ini jadi kesempatan seluruh bangsa Indonesia untuk berbenah dan memperbaiki banyak hal yang selama ini kurang diperhatikan dengan baik. Sehingga lompatan besar yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, bisa kita wujudkan lewat peningkatan nilai tambah dan kualitas produk dalam negeri Indonesia.

Terkait

Author Tim Media LBP

More posts by Tim Media LBP
Made with passion by Vicky Ezra Imanuel