Papua, Masalah dan Solusinya

Papua, Masalah dan Solusinya

Saya percaya dengan istilah “seeing is believing” dalam metode penyelesaian masalah. Artinya, kita harus pergi melihat dan mengetahui sendiri apa permasalahannya sehingga kita bisa menyelesaikannya berdasarkan kewenangan yang kita miliki.

Untuk menyelesaikan permasalahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, sejak Senin lalu (28/3) saya datang ke Papua. Saya menemukan beberapa masalah di Papua dan Papua Barat terkait HIV, minuman keras, dan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM).

Data menunjukkan bahwa jumlah pengidap HIV di Papua adalah 2.4% dan Papua Barat 3.2%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 0.4%. HIV sangat terkait dengan penggunaan jarum suntik narkoba. Data Kementerian Kesehatan tahun 2011 menunjukkan bahwa 42% pengidap HIV adalah pemadat yang menggunakan jarum suntik.

Terkait masalah minuman keras, Gubernur Papua Pak Lukas Enembe menyampaikan kepada saya bahwa 25% masyarakat Papua meninggal karenanya. Saya meminta kepada Pak Lukas agar perda larangan minuman keras yang sudah ada, dapat ditegakkan.

Masalah yang lain adalah terkait IPM di Papua dan Papua Barat yang menurun justru setelah diberlakukannya otonomi khusus (otsus). IPM Papua tahun 1996 sebelum otsus berada di angka 22, tapi kemudian jatuh ke angka 34 di tahun 2013 setelah otsus. Sedangkan IPM Papua Barat tahun 2008 sebelum otsus berada di angka 29, kemudian jatuh ke angka 31 tahun 2013 setelah otsus. Semakin tinggi angka IPM maka semakin butuk kualitas pembangunan manusia.

Padahal sepanjang tahun 2011-2015, alokasi transfer dana dan tunjangan dari pemerintah pusat ke Provinsi Papua sebesar total Rp 148,3 triliun, sedangkan ke Provinsi Papua Barat sebesar total Rp 55,2 triliun. Dana dan tunjangan yang dimaksud mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, Dana BOS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan PNSD, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

Saya melihat penggunaan seluruh dana dari pusat tersebut belumlah pas, karena tidak kelihatan bentuknya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut data Kemendagri, alokasi penggunaan dana otonomi khusus untuk
pendidikan dan kesehatan masih terlalu kecil. Tahun 2014, Provinsi Papua hanya mengalokasikan 14% untuk pendidikan, sedangkan Provinsi Papua Barat mengalokasikan 21%. Di tahun yang sama, kedua provinsi tersebut sama-sama hanya mengalokasikan 14% untuk kesehatan.

Saya menarik 4 kesimpulan sebagai solusi untuk masyarakat Papua dan Papua Barat. Pertama, mendorong peningkatan pengelolaan dan transparansi dalam pemanfaatan dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur dan dana bagi hasil migas, diantaranya melalui audit atas penggunaan dana-dana tersebut. Tujuan dari audit ini adalah untuk melihat upaya-upaya perbaikan yang bisa dilakukan guna kemajuan Papua ke depannya, dan bukan untuk mencari-cari kesalahan. Audit ini adalah proses rutin yang juga dilakukan kepada seluruh pemda di Indonesia.

Kedua, mengedepankan pendekatan damai dan dialog dalam mengatasi permasalahan keamanan, diantaranya memberikan grasi terhadap narapidana politik. Namun Pemerintah akan tegas jika gangguan keamanan sudah mengarah kepada tindakan kekerasan. Pemerintah Pusat juga berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang pernah terjadi, dan akan melibatkan berbagai pihak terkait untuk turut mengawal dan menyelesaikannya.

Ketiga, kemajuan Papua ada di tangan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, adalah kunci utama untuk mencapai kemajuan tersebut. Hal ini adalah salah satu fokus dari Pemerintah Pusat selain aspek pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas di wilayah Papua.

Keempat, keberadaan dari Gubernur dan para Bupati di wilayahnya masing-masing untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan adalah hal yang krusial. Jika ingin meninggalkan wilayahnya dalam periode tertentu harus mendapatkan izin sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.